BRMP Aceh Perkuat Pendampingan Pemulihan Pertanian Pascabencana di Lhokseumawe
Lhokseumawe – Pemulihan sektor pertanian pascabencana membutuhkan perbaikan infrastruktur agar aktivitas usaha tani masyarakat dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Untuk mendukung upaya tersebut, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh melaksanakan pendampingan pemulihan sektor pertanian pascabencana di Kota Lhokseumawe pada 27–29 Oktober 2026.
Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe, ketua tim kerja, serta penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Blang Mangat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi lahan terdampak, sarana pengairan, serta kebutuhan penanganan guna mendukung keberlanjutan kegiatan usaha tani.
Selanjutnya, tim BRMP Aceh melakukan peninjauan langsung ke empat desa di Kecamatan Blang Mangat, yakni Desa Tunong, Rayeuk Kareng, Asan Kareung, dan Mane Kareung. Berdasarkan data DKPPP Kota Lhokseumawe, total luas lahan persawahan terdampak di keempat desa tersebut mencapai sekitar 182,35 hektare.
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan penanganan infrastruktur pengairan yang berbeda. Di Desa Tunong, lahan terdampak yang mencapai sekitar 19 hektare membutuhkan penanganan jaringan irigasi sekunder, empat unit pintu air, penggalian sedimen, serta saluran air. Sementara itu, Desa Rayeuk Kareng mencatat sekitar 50 ha lahan terdampak dengan kebutuhan penanganan jaringan irigasi tersier dan penggalian sedimen.
Di Desa Asan Kareung, lahan terdampak mencapai 42,75 ha dengan kebutuhan satu unit pintu air, jaringan irigasi tersier, serta penggalian sedimen. Adapun di Desa Mane Kareung, sekitar 70,6 ha lahan terdampak membutuhkan penanganan tiga unit pintu air, penggalian sedimen, dan saluran air. Seluruh kebutuhan pekerjaan infrastruktur tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum memasuki pelaksanaan fisik.
Di luar aspek infrastruktur, peninjauan juga mencakup kondisi pertanaman dan aktivitas usaha tani masyarakat. Secara umum, kerusakan tanaman padi pada lokasi yang dikunjungi relatif ringan. Sejumlah petani bahkan telah kembali melaksanakan kegiatan penanaman dan panen. Produktivitas yang dilaporkan petani di Desa Rayeuk Kareng mencapai sekitar 7 ton per ha, sedangkan di Desa Mane Kareung sekitar 6 ton per ha.
Meski demikian, beberapa tantangan budidaya masih ditemukan, di antaranya tanaman padi yang mengalami rebah serta gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), seperti wereng, walang sangit, dan burung. Ketersediaan air juga menjadi perhatian, terutama pada lokasi yang jaringan irigasinya sempat mengalami gangguan sehingga memengaruhi waktu tanam dan pelaksanaan budidaya.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, BRMP Aceh memetakan sejumlah kebutuhan dukungan teknologi pertanian spesifik lokasi. Dukungan tersebut meliputi diseminasi teknologi budidaya padi, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengelolaan air di tingkat usaha tani, serta pendampingan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
BRMP Aceh juga mendorong koordinasi lanjutan dengan DKPPP Kota Lhokseumawe, penyuluh pertanian, dan instansi teknis terkait agar kebutuhan penanganan infrastruktur dapat diselaraskan dengan kondisi aktual di lapangan. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya pemulihan tidak hanya berorientasi pada perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan produksi dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani.
Melalui kegiatan ini, BRMP Aceh memperkuat dukungan terhadap pemulihan sektor pertanian pascabencana melalui verifikasi kondisi lapangan, identifikasi kebutuhan teknologi, diseminasi inovasi, dan pendampingan bersama pemerintah daerah serta penyuluh pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan lahan persawahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat di Kota Lhokseumawe.