Kepala BBRMP Aceh Hadiri Raker Percepatan Konstruksi Cetak Sawah
Kepala Balai Besar Perakitan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh menghadiri rapat kerja percepatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah TA 2026 Provinsi Aceh yang berlangsung pada 5 –7 Maret 2026 di Hotel Arya Duta, Medan. Rapat ini digelar dengan tujuan utama memastikan kesiapan pelaksanaan serta percepatan proses kontrak konstruksi cetak sawah untuk tahun anggaran 2026. Diharapkan, seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tertib secara administrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain PJ SSP Provinsi Aceh, Dekan Unimal beserta Tim SID, Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Wilayah Medan, Kepala Dinas Pertanian dari Kabupaten Aceh Jaya, Simelue, Biruen, dan Pidie, serta perwakilan dari Satuan Kerja (Satker) 1 Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Dirjen LIP).
Kepala BBRMP Aceh dalam kesempatannya menyampaikan, "Rapat ini sangat krusial bagi kita semua. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses kontrak dan pelaksanaan konstruksi cetak sawah berjalan lancar tanpa hambatan. Ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap aturan administrasi adalah kunci agar proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani di Aceh, khususnya di wilayah yang menjadi fokus pembangunan tahun ini."
Sementara itu, Kepala BPLIP Wilayah Medan menambahkan, "Sinkronisasi antar instansi sangat diperlukan. Kami akan terus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Infrastruktur lahan pertanian yang baik akan menjadi pondasi kuat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani."
Dalam rapat, seluruh peserta juga membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi hambatan dalam pelaksanaan konstruksi cetak sawah. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani melalui pembangunan infrastruktur lahan pertanian yang memadai.