Forum Konsultasi Publik Wujud Komitmen untuk Meningkatkan Standar Pelayanan Publik

[Banda Aceh, 23 Oktober 2025] Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi layanan, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan) bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang ada di 33 provinsi termasuk BRMP Aceh menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa (21/10) secara hybrid.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder yang terdiri dari, perwakilan pengguna layanan, stakeholder layanan, akademisi, praktisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui forum ini, BRMP Penerapan membuka ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna untuk menampung aspirasi, saran, serta masukan terhadap draf standar pelayanan publik lingkup BRMP Penerapan.

Kepala BRMP Penerapan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP menjadi bagian dari komitmen BRMP Penerapan untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Pada dasarnya pelayanan di 33 propinsi sama saja yang membedakan hanya spesifik lokasi, agroekosistem namun komitmen untuk memberikan layanan harus berjalan secara transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Target kegiatan ini antara lain : 1. Diperolehnya masukan hasil pembahasan ruang lingkup dan indikator pelayanan publik BRMP Penerapan; 2. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BRMP Penerapan; serta 3.Tersusunnya berita acara hasil FKP sebagai dasar penetapan Standar Pelayanan Publik BRMP Penerapan.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara FKP sebagai bentuk komitmen bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik pertanian yang transparan dan berkelanjutan.