Itjen Kementan dan BRMP Aceh Gelar Percepatan Rehabilitasi Pertanian Pasca Bencana
Banda Aceh, 29 Desember 2025 - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh menggelar Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Infrastruktur Pertanian Pasca Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula BRMP Aceh serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Serealia, Direktur Perbenihan, Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) PSP, Direktur Pupuk, Direktur Hortikultura, Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Direktur Lahan dan Irigasi Pertanian, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh dan kabupaten/kota terdampak.
Rapat koordinasi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Irham Waroihan, yang menekankan pentingnya pendataan kerusakan secara akurat dan terverifikasi sebagai dasar kebijakan pemulihan sektor pertanian. Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, pelaksanaan kegiatan pemulihan mulai bulan Januari, diarahkan pada percepatan melalui efisiensi dan pengalihan dana reguler guna mengoptimalkan perbaikan sarana dan prasarana pertanian terdampak bencana, dengan prioritas penanganan pada lahan kategori rusak ringan agar kegiatan tanam dapat segera dilaksanakan.
Dalam pemaparan teknis, Asmarhansyah dari Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) menyampaikan hasil sosialisasi kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana alam. Ia menjelaskan bahwa survei lapangan telah dilakukan bersama tim daerah pada 11–14 Desember 2025 untuk memastikan luasan serta tingkat kerusakan lahan. Hasil identifikasi menunjukkan kerusakan berat di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, dengan tingkat kerusakan lebih dari 50 persen pada saluran irigasi tersier, sementara kerusakan ringan hingga sedang ditemukan di sejumlah kecamatan lainnya.
Pada sesi percepatan penanganan, Direktorat Serealia melaporkan hasil pendataan lahan terdampak seluas 17.834 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh, dengan kebutuhan benih mencapai 445.850 kg. Jadwal tanam direncanakan mulai Januari hingga Maret 2026, dengan varietas padi antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Ciherang, serta dukungan sumber benih in-situ yang telah disiapkan dari berbagai pihak untuk menjamin ketersediaan benih bagi petani terdampak.
Dukungan lintas sektor juga disampaikan dalam rapat tersebut, meliputi rencana rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi, perbaikan serta inventarisasi ulang alat dan mesin pertanian yang difokuskan pada kategori rusak ringan untuk percepatan tanam, serta penyaluran bantuan di bidang peternakan berupa pakan hijauan, bibit ternak, obat-obatan, dan penanganan kesehatan hewan di wilayah terdampak.