Rakor LTT bulan September
[Banda Aceh, 11 September 2025] Rapat koordinasi LTT bulan September digelar secara hybrid pada hari Kamis, 11 September 2025. Rakor yang dihadiri oleh penanggungjawab swasembada pangan provinsi Aceh, seluruh penanggungjawab swasembada pangan kabupaten/kota se Provinsi Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Pertanian kabupaten/kota se Provinsi Aceh, Perwira Pendamping satuan tugas swasembada pangan, perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 dan Dinas PUPR Provinsi Aceh.
Rakor dimoderatori oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Provinsi Aceh, Safrizal, SP., MPA sekaligus mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh. Safrizal mengatakan jika dibandingkan target tahun lalu, hasil yang dicapai sepanjang tahun 2025 sudah melebihi target tahun lalu. Safrizal juga menambahkan, Distanbun mulai menyusun untuk target di tahun berikutnya di bulan Oktober dimana penyusunan target ini sesuai kesepakatan dengan kabupaten yang telah memasukkan data per masing-masing kecamatan. “Saat ini aceh sedang dipuncak panen, 2 tahun lalu ada pergeseran tanam 1-2 bulan, sekarang sudah mulai nomal”, ujarnya.
Support dari APBA dan APBD menyediakan 200 Ha benih dari penangkar padi, Oktober nanti sudah mulai panen yang tersebar di Aceh Timur dan Aceh Utara, sehingga permasalahan ketiadaaan benih diawal tahun 2026 bisa dihindari.
Penanggungjawab swasembada pangan Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto dalam arahannya menyampaikan realisasi Agustus total 25.458 Ha dari target uang ditentukan sebesar 40.526 Ha ( 62,81%) dalam artian kita berada di posisi ke-8 dari 11 provinsi yang memiliki LBS nya 200.000 Ha. Beliau mengarahkan agar lebih masifkan lagi koordinasi pelaporan tanam. Untuk bulan September, hingga saat ini realisasi Aceh berada di peringkt kedua dengan total realisasi 5.802 Ha. Untuk Oplah 2024, kabupaten/kota dengan IP 1 dan 2 sudah hampir 100% semua. Sedangkan dengan status IP 3 sudah dipenuhi oleh kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya dan Simeulue dengan dengan total 2.982 Ha.
Dan untuk tahun 2025, Oplah ada di 16 Kabupaten dengan total 19.450 Ha. SID hingga saat ini sudah terrealisasi sebesar 16.570 Ha dan masih ada sekitar 2.880 Ha, dan dengan status Kontrak konstruksi sudah 12651 dan realisasi 4385 Ha. “Pembentukan BP mohon dipercepat, jangan sampai nanti bantuan Alsintan terhambat”, ujarnya.
Perwira Pendamping Kolonel Infantri M. Ridha dalam arahannya lebih menekankan mengenai validitas data. “Terkadang data di pusat masih berbeda dengan di wilayah”, sambungnya.
Dalam sesi diskusi juga ada tambahan beberapa situasi dan kondisi terkini yang disampaikan oleh. BWS Sumatera 1 terkait dengan ketersediaan sumber air yang akan segera dialirkan ke areal pertanaman.